Suku Kurdi

Asal-Usul Suku Kurdi

Suku Kurdi adalah suku yang terbentuk dari penggabungan antara orang-orang di Iran Barat Laut yang bermigrasi ke timur Penggunungan Zagros,lalu berakulturasi dengan penduduk Penggunungan Zagros dan memberlakukan bahasa kesatuan mereka (Limbert, 1968: 48). Dengan kata lain, suku Kurdi yang saat ini tinggal di beberapa Negara, seperti Turki, Suriah, Irak dan Iran bukan merupakan bangsa Arab. Di beberapa Negara tersebut, suku Kurdi memiliki beberapa perbedaan yang mendasar dengan penduduk negara-negara tersebut, seperti di Iran. Walaupun suku Kurdi dengan penduduk Iran memiliki persamaan, yaitu satu ras dan seagama, tetapi mereka berbeda sekte. Mayoritas penduduk Iran merupakan Muslim Syiah, sedangkan mayoritas suku Kurdi adalah Muslim Sunni. Perbedaan-perbedaan yang dimiliki suku Kurdi dan negara-negara tersebut merupakan akar masalah yang dialami suku Kurdi saat ini. Ditindas, termarjinalkan karena perbedaan ras dan sekte.

Sejarah Suku Kurdi Irak

Secara harfiah dari subjudul di atas, suku Kurdi Irak adalah suku Kurdi yang menempati wilayah negara Irak. Suku Kurdi yang tinggal di Irak merupakan suku Kurdi terbanyak setelah di Turki dan Iran.

“Kurdistan Irak di utara dan timur berbatasan dengan Turki dan Persia, di mana penduduk di kedua belah pihak hampir seluruhnya Kurdi. Di selatan-barat merupakan batas etnis internal yang terletak di sekitar sepanjang rel kereta api dari perbatasan Suriah ke kota Mosul di Tigris dan di situ garis lurus ke Mandali di perbatasan Persia. Mayoritas Kurdi demikian terkonsentrasi di empat liwas pada masa Kekhalifahan Turki Usmani dari Provinsi Mosul: Mosul (total 35% dari populasi), Arbil (91%), Kirkuk (52%) dan Sulaimani (100%). Kurdi juga memiliki mayoritas di dua qadhas, yaitu dari Khanaqin dan Mandali. Penduduk Kurdi Irak diperkirakan meningkat akurasi yang wajar, berdasarkan sensus tahun 1947, ada sekitar 900.000 jiwa atau hampir seperlima dari total penduduk Irak,” (Edmonds, 1957: 52).

Berawal dari tanggal 25 April 1920, Irak ditempatkan di bawah mandat Inggris (Sihbudi, 2007: 441). Setelah Turki Utsmani runtuh, bekas wilayahnya seperti Irak diambil alih oleh Inggris. Dimana dalam hal ini, sebagian wilayah Kurdistan juga masuk ke dalam wilayah Irak. “23 Agustus 1921, Faisal, anak Hussein bin Ali, seorang Syarif di Mekkah, dinobatkan sebagai raja pertama Irak. Kemudian pada 3 Oktober 1932, Irak menjadi negara merdeka,” (Sihbudi, 2007: 441). Pada saat itu, Irak memerdekakan diri sebagai negara monarki dan wilayah sebagian Kurdistan tetap menjadi wilayah Irak hingga saat ini.

Tak lama kemudian, pada 14 Juli 1958, sistem monarki tumbang oleh kudeta militer pimpinan Brigadir Abd al-Karim Qasim dan Kolonel Abd al-Salam Muhammad Arif. Irak dideklarasikan sebagai negara republik dan Qasim sebagai perdana menteri (Sihbudi, 2007: 441). Dimulai dari kejadian ini, pemerintahan Irak setelahnya dikudeta oleh Partai Ba’ath sejumlah dua kali. “Pada 11 Maret 1970, Dewan Komando Resolusi (RCC) dan Mullah Mustafa Barzani, pemimpin Partai Demokrat Kurdistan (KDP), menandatangani perjanjian damai,” (Sihbudi, 2007: 441). Hasil dari perjanjian damai ini terwujud pada tahun 1974, yaitu Irak memberikan otonomi terbatas kepada suku Kurdi namun ditolak oleh Partai Demokrat Kurdistan.

“16 Juli 1979, Presiden Irak al-Bakr mengundurkan diri dan digantikan oleh Wakil Presiden Saddam Hussein,” (Sihbudi, 2007: 441). Puncak dari kesengsaraan yang dialami oleh suku Kurdi di Irak adalah saat Irak dipimpin oleh Saddam Hussein.

“Saddam Hussein adalah orang yang sangat paham kalau dirinya adalah kaum minoritas di Negara yang ia pimpin. Ia berasal dari golongan Sunni Arab yang hanya 30% dari keseluruhan populasi Irak. Hal ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran akan adanya usaha kudeta dan pemberontakan di dalam negeri. Untuk mengatasi ketakutan tersebut, Saddam justru membangun negaranya dengan ketakutan itu sendiri. Saddam menciptakan sebuah system pertahanan dalam negeri yang mampu menangkal dan melibas setiap usaha kudeta dari golongan mayoritas (Syiah) ataupun Kurdi,” (Sukarwo, 2009:  94). “Sikap refresif Saddam memang tidak hanya tertuju pada kaum Syiah, melainkan juga terhadap warga Kurdi—sekitar 20% dari seluruh penduduk Irak,” (Sihbudi, 2007: 286). Sikapnya ini timbul karena Saddam sendiri yang mengikuti paham yang dicanangkan oleh Gamal Abdu Nasser yaitu Nasionalisme Arab dan ditambah dengan sikap saling sinis antara Syiah dan Sunni.

Puncaknya pada Tragedi Halabyah. Seperti yang diketahui warga dunia bahwa Saddam Hussein rela menghabisi warganya sendiri dengan gas beracun namun tak ada yang tahu bahwa pelaku dari tragedi ini tak hanya pemerintah Irak tetapi juga pemerintah AS. Saat itu pemerintah Amerika Serikat terus melangsungkan penyediaan bantuan bagi Irak sebagaimana serangan terhadap rakyat Kurdi terus pula berjalan. “16 Maret 1988, Irak dinyatakan telah menggunakan senjata kimia untuk menyerang kota Kurdi, Halabyah,” (Sihbudi, 2007: 442).

Pertengahan Maret/awal April 1991, pasukan Irak memadamkan pemberontakan di wilayah selatan dan utara negeri itu. Kemudian untuk melindungi suku Kurdi, PBB menyetujui rencana membangun zona aman di Irak utara pada 8 April 1991 dalam pertemuan Uni Eropa (Sihbudi, 2007: 442).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s